Kepala Desa Batu Tering Hadiri Rakorda Evaluasi Pelaksanaan P3PD
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) 2023 secara serentak, di Yogyakarta dan Medan, Senin (11/12).
Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemdes, La Ode Ahmad P Bolombo, saat membuka kegiatan secara online, mengatakan, Rakorda kali ini merupakan forum strategis untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan P3PD di daerah.
"Apakah telah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan, yakni memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas belanja desa," katanya.
Dia juga menyatakan, pada pelaksanaan P3PD, peran dan dukungan daerah sangat dibutuhkan. Dukungan dan keterlibatan dari pemerintah daerah diperlukan, dalam rangka koordinasi antar pelaku P3PD dengan para konsultan dan pendamping profesional daerah.
Mereka juga dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
"Saya berharap, dengan kerja keras bersama di Desember ini realisasi anggaran akan meningkat dan dapat mencapai target penyerapan sesuai yang kita harapkan," katanya.
Dia juga meminta daerah mendukung pelaksanaan kegiatan P3PD melalui dukungan anggaran daerah atau APBD untuk kegiatan operasional tim pelaksana P3PD daerah/sekretariat bersama.
Rakorda ini, sambung dia, bisa mengidentifikasi dukungan dan kontribusi berbagai pihak dalam pelaksanaan P3PD 2023.
Selain itu juga bisa sebagai forum berbagi pengetahuan (knowledge sharing) pelaksanaan P3PD dari seluruh komponen yang ada di daerah.
"Menyusun rencana kegiatan prioritas dan strategi pelaksanaan P3MD 2024 di tingkat provinsi dan kabupaten," katanya.
Kades Batu tering sebagai wakil kabupaten Sumbawa mengungkapkan. Program P3PD begitu bermanfaat bagi sustainablelity bagi kebetlagsungan pembangunan didesa.
Menurutnya dalam rakorda tersebut itu juga kita membahas isu strategis seperti masalah implementasi UU Desa nomor 6 tahun 2014 lebih khusus tentang kewenangan lokal bersekala desa belum sepenuhnya bisa terlaksana karena masih bersifat mandatory Spending sehingga terkait produk musdus, Musdes kerap kali belum bisa dieksekusi.
Tentu kami berharap dengan adanya Rakorda ini yang juga merupakan salah satu rekomendasi strategis dari kami selalu Keterwakilan provinsi NTB.
Kami berharap bahwa rekomendasi terkait kewengan lokal bersekala desa ini bisa menjadi atensi pemerintah pusat sebagai konsewnsi uu 6 2014.untuk kami bisa laksanakan secara utuh hingga harapan mendorong kemandirian desa menuju Indonesia maju sesuai dengan tema RAKORDA.